Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personel dan Keuangan

📘 Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personel dan Keuangan

A. Pedoman Pengelolaan Administrasi

  1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.

B. Pedoman Pengelolaan Personil/Pegawai

  1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS.
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS.
  6. PP Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
  8. Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
  9. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Kepala BKN Nomor SE-19/PB/2014 & Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 21 Tahun 2014.

C. Pedoman Pengelolaan Keuangan

  1. Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
  2. SE Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI No. SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
  3. PMK RI No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
  4. PMK RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS.
  5. PMK RI No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri.
  6. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Barang, dan Modal.
  7. PMK RI No.49 Tahun 2023 tentang SBM TA 2024.
  8. PMK RI No.50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi KPA, PPK, dan PPSPM.
  9. PMK RI No.102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
  10. PMK RI No.118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.
  11. PMK RI No.182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Kementerian/Lembaga.
  12. PMK RI No.186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No.163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun.
  13. PMK RI No.214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran.
  14. Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. Kep-379/PB/2018 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
  15. Keputusan Dirjen Perbendaharaan No. Kep-531/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
  16. PMK RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
Scroll to Top